PENERAPAN HUKUM PIDANA TENTANG PENGURANGAN PIDANA POKOK OLEH HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEX TERHADAP ANAK. (ANALISA PUTUSAN NO.548/PID/SUS/2016/P.JAKSEL)

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak. Pokok masalah tersebut selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kejahatan seksual terhadap anak dalam perkara pidana Nomor 548/Pid/Sus/2016/PN.Jaksel pada hari selasa 16 september 2016)? 2) Apakah putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor 548/Pid/Sus/2016/PN.Jaksel pada hari selasa 16 september 2016, sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif. Hasil analisa ini menunjukan bahwa: 1) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan (Nomor 548/Pid/Sus/2016/PN.Jaksel pada hari selasa 16 september 2016), memiliki kekeliruan disebabkan hakim dalam mempertimbangkan kasus tersebut hanya menjatuhkan pidana yang sesuai dengan pasal 81 ayat (2) Undang Undang Perlindungan Anak, tanpa menyertakan pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan yang berlanjut. Fakta yang terjadi dilapangan, perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana persetubuhan kepada korban dilakukan lebih dari 1 korban yang dimana korban tersebut masih dibawh umur seharusnya disertakan kedalam salah satu hal yang memberatkan. 2) Putusan hakim yang dianalisis oleh penulis, memiliki permasalahan dimana putusan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang SPPA. Salah satu poin dalam putusan tersebut hakim memutus pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Sedangkan dalam pasal 71 ayat (3) berbunyi �Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda diganti dengan pelatihan kerja�. Ini berarti pidana denda untuk anak yang berhadapan dengan hukum layak mendapatkan penggantian hukuman. Dalam menjatuhkan putusan, hakim hendaknya mempertimbangkan aspekaspek kerugian yang dialami oleh korban agar dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku dapat meberikan efek jera. Perlu adanya upaya pengkajian lebih dalam terhadap Undang-Undang yang berkaitan dengan anak, agar proses penyelesaian perkara terhadap anak dengan hukum, dapat berjalan sebagaimana mestinya.

1.  UEU-Undergraduate-23921-COVER.Image.Marked.pdf - 378 KB
2.  UEU-Undergraduate-23921-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 214 KB
3.  UEU-Undergraduate-23921-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 283 KB
4.  UEU-Undergraduate-23921-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 339 KB
5.  UEU-Undergraduate-23921-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 291 KB
6.  UEU-Undergraduate-23921-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 426 KB
7.  UEU-Undergraduate-23921-BAB1.Image.Marked.pdf - 320 KB